Muhammadiyah dan Politik; Sebuah Ketuntasan Sejarah!

Oleh: Adrian Al-Fatih

Membicarakan politik di Muhammadiyah seperti menjadi tema yang tidak pernah gagal dalam membuat keributan-keributan kecil dan kadang-kadang menjadi ‘kegaduhan yang khas’ dilingkungan warga persyarikatan, baik warga biasa seperti saya sampai kepada para elite pimpinan. Asyiknya menjadi warga Muhammadiyah ditahun politik setidaknya bisa kita rasakan bagaimana riuhnya perdebatan digroup-group sosmed (social media) antar warga-Mu. Politik yang dimaksud disini tentu bukan hanya seputar dinamika internal (Suksesi structural Ortom, AUM dll) tetapi lebih kepada bagaimana warga persyarikatan dalam merespon momentum politik kekuasaan (politik praktis) khususnya pemilu 2024 mendatang.

 

Hal itu semakin seru ketika ada elite atau Tokoh Muhammadiyah yang memberikan dukungan terbuka kepada paslon tertentu. Misal ketika salah satu mantan ketua umum PP Muhammadiyah menyatakan dukungan dan menyebut bahwa beliau haqqul yaqin kalau sembilan puluh sekian persen warga Muhammadiyah memberikan suaranya ke paslon Presiden tersebut. Seketika public Muhammadiyah pun heboh walaupun beberapa menganggap kalau itu ada benarnya juga hahaha.

 

Dalam salah satu pidatonya, Haedar Nashir pernah berpesan kalau “Dukung-mendukung atau tolak menolak itu biar jadi urusan pribadi bapak ibu saudara sekalian. Jangan membawa-bawa simbol organisasi apalagi organisasinya. Ingin helah, tidak perlu pakai nama Muhammadiyah/ ‘Aisyiyah tapi menggunakan “Sang surya, berkemajuan, pencerahan” yaa sama saja. Mbok kreatif, kalau ingin dukung mendukung kreatif. Bikin nama-nama yang bisa menjangkau Masyarakat yang lebih luas tanpa membawa simbol organisasi. Itu kurang cerdas menurut saya, padahal berpolitik itu perlu kecerdasan agar berperadaban. Kalau menang elegan, kalau kalah tidak jatuh diri”.

 

Ini tentunya harus jadi perhatian bagi segenap warga persyarikatan apalagi ditengah musimnya relawan poltik timses-timsus. Betapa banyak person atau kelompok yang mengatasnamakan dan mengasosiasikan dukungannya dengan ikut menyeret nama besar Muhammadiyah. Sikap demikian adalah Tindakan tidak terpuji terhadap persyarikatan, mulailah belajar untuk malu kepada Muhammadiyah.

 

Sebenarnya sudah banyak penelitian yang berbicara seputar perilaku politik Muhammadiyah dan warganya yang memang khas bahkan secara organisasi Muhammadiyah dengan kepribadian dan khittahnya menunjukkan sikap yang jelas dan tegas. Dalil paling mutawatir (tingkat keshahihan paling tinggi) ketika membicarakan relasi Muhammadiyah dan politik adalah Khittah Ujung Pandang 1971 yang menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun.

 

Catatan singkat ini akan mencoba mengulas bagaimana relasi antara Muhammadiyah dan politik yang penulis anggap sebagai sebuah ketuntasan Sejarah dimana sejak didirikan hingga memasuki abad kedua, Muhammadiyah merupakan organisasi yang pengalaman kesejarahannya paling komplit sekaitan dengan Gerakan politik kebangsaan.

 

Gerakan Politik Muhammadiyah Awal

 

Sejak awal kelahirannya Muhammadiyah sebenarnya cukup aktif sebagai pemain utama -jika enggan menyebut sebagai salah satu pemain kunci (key player)- dan menaruh perhatian yang cukup besar terhadap gerakan politik melalui tokoh-tokohnya sejak masa sebelum kemerdekaan. Interaksi Muhammadiyah dengan organisasi politik atau organisasi yang gerakannya politis melalui kefiguran seorang Kiayi Hadji Ahmad Dahlan sebagai pendiri (founding fathers) terekam oleh sejarah sebagai relasi yang terbuka (inklusiv-dialogis).

 

Muhammadiyah yang lahir 18 November 1912 menunjukkan bahwa organisasi ini dari segi kesejarahan memiliki pengalaman lebih banyak dibandingkan dengan negara Indonesia yang baru diproklamasikan tahun 1945. Dengan usia yang lebih tua dari republik ini maka Muhammadiyah selalu aktif dalam pergumulan dan berbagai pergulatan pentas politik kebangsaan nasional, walau tak pernah sekalipun Muhammadiyah mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi politik.

 

Pendiri Muhammadiyah Kiayi Dahlan diawal berdirinya ikut aktif dalam beberapa gerakan politik atau Gerakan yang bernuansa politis seperti disebutkan sebelumnya, menjadi penasehat di sarekat islam (SI) yang berdiri 11 november 1912, menjadi anggota biasa di Jami’at khair yang berdiri sejak 17 Mei 1905, diminta menjadi guru agama bagi para anggota Budi Oetomo yang berdiri pada 20 Mei 1908.

 

Kesempatan ini yang kemudian benar-benar dimanfaatkan oleh kiayi Dahlan untuk mengarahkan cita-citanya dalam dunia Pendidikan dengan memasukkan Pendidikan agama dalam sekolah-sekolah negeri buatan pemerintah colonial belanda. Hubungan yang baik antara kiayi Dahlan dan Budi Oetomo inilah yang memudahkannya mendirikan organisasi Muhammadiyah, dimana ada beberapa anggota Budi Oetomo seperti R. Sosrosoegondo dan Mas Radji ikut membantu dan belakangan memilih menjadi anggota Muhammadiyah (Ahmad Solikin, 2020).

 

Belum lagi bagaimana keterlibatan penuh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain seperti KH. Mas Mansoer, Fachrodin, Ki Bagoes hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Kahar Mudzakkir, Jendral Soedirman dan yang lainnya dalam mengantarkan Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan.

 

Muhammadiyah awal dan Godaan Politik

 

Dalam buku Akal Politik Muhammadiyah Ridho Al-hamdi membagi fase pembentukan kesadaran politik Muhammadiyah menjadi dua, kesadaran individual dan kesadaran institusional. Fase kesadaran individual ini mencakup sejak era kiayi Dahlan 1912 sampai kemudian terbitnya naskah cerai antara Muhammadiyah dan politik dalam Khittah Ujung pandang pada tahun 1971. Difase pertama ini seringkali dalam banyak momentum Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah mudanya mendapatkan semacam godaan-godaan politik untuk membuat Muhammadiyah berputar haluan secara orientasi gerakan.

 

Ahmad Dahlan pernah menolak saran dari H.O.S Cokroaminoto Ketika diminta agar merubah statuen awal Muhammadiyah menjadi Gerakan politik. Dalam forum pertemuan tahunan (algamene vergadering) Muhammadiyah -sekarang disebut Muktamar- politisi sayap kanan SI (Sarekat Islam) KH. Agus Salim pernah menggiring agar Muhammadiyah juga berubah haluan menjadi partai politik. Dengan kecakapan retoris dari seorang KH. Agus salim, semua musyawirin yang hadir akan mengira bahwa hari itu juga Muhammadiyah akan merubah identitas gerakannya tetapi kembali Ahmad Dahlan menolak dengan pertanyaan monumentalnya dihadapan forum tentang “Apa itu Islam?”. Bahkan Haji Misbach seorang poltisi SI merah pernah menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan banci hanya karena kooperatifnya Muhammadiyah dengan pemerintah kolonial belanda disaat gerakan yang lain cenderung memilih untuk berhadap-hadapan langsung (vis a vis) dengan penjajah. Sejarah kemudian menolak itu dan Muhammadiyah tetap pada haluannya sebagai organisasi dakwah islam, amar ma’ruf nahi munkar dengan semangat pembaharuannya (tajdid dan ijtihady).

 

Ketika SI (sarekat islam) melakukan penertiban (displin organisasi) pada pada era 1930-an beberapa tokoh Muhammadiyah memilih mundur kemudian kembali sepenuhnya kegerakan Muhammadiyah seperti Fachrodin (murid kiayi Dahlan), Mas Mansyur dan lain-lain. Ini menandakan bahwa kesadaran ideologis bermuhammadiyah sejak awal organisasi ini berdiri sudah sedemikian kental diantara anggota-anggotanya sehingga memilih untuk tidak menyeret Muhammadiyah kedalam kubangan politik praktis meski godaannya masuk dari berbagai arah.

 

Muhammadiyah dan Gerakan Politik Pra Kemerdekaan

 

Ketika berbicara partai politik islam pertama di Indonesia maka kita langsung tertuju ke Sarekat Islam (SI) yang merupakan hasil transformasi dari sarekat dagang islam (SDI) yang sudah berdiri sejak 1905. Dari SDI kemudian menjadi SI pada tahun 1912, kemudian berubah menjadi PSI (Partai Sarekat Islam) pada tahun 1923 dan akhirnya berubah lagi menjadi PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) pada awal tahun 1930-an. Lewat sarekat islam inilah Ahmad Dahlan (pernah menjadi ketua SI Cabang Yogya 1913) dapat mengembangkan Muhammadiyah kebeberapa daerah di indonesia. Pada tahun 1915 kader Muhammadiyah lain Bernama KH. Mas Mansur aktif di SI cabang Surabaya dan menjadi penasehat disana. Bahkan H. Fachrodin (murid ahmad Dahlan) sempat menjadi penningmeester (bendahara) pengurus pusat CSI (Centraal Sarekat Islam).

 

Ketika terjadi konflik internal PSI/PSII antara faksi putih (pimpinan H.O.S Tjokroaminoto, Yogyakarta) dan faksi merah (pimpinan semaun dan darsono, semarang) terkait dengan disiplin partai, maka beberapa anggota yang terafiliasi dengan organisasi lain juga terkena dampaknya termasuk muhammadiyaah. Walaupun ada masalah internal khsusus yang kemudian memicu konflik antara Muhammadiyah dengan PSI. Buntut dari konflik ini akhirnya membuat tokoh-tokoh Muhammadiyah keluar dari PSI seperti KH. Mas Mansur, H. Fachrodin, Ki bagus hadikusumo, H. Hadjid dan lain-lain.

 

Pada desember 1938 Mas Mansur Bersama beberapa tokoh-tokoh pimpinan islam yang kecewa terhadap PSI akhirnya memprakarsai dan mendeklarasi berdirinya partai baru yang dinamakan PII (Partai Islam Indonesia), dimana 73 persen dari pengurus PII (8 dari 11) dikuasai oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah diantaranya KH. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, Ahmad Kasmat, Abdul Kahar Muzakkir, M. Rasjidi, H.M. Faried Ma’ruf, Wiwoho Purbohadijoyo dan Soekiman Wirjosandjojo (D. Hadikusumo, 2017).

 

Tidak berhenti disitu pada mei 1939 KH. Mas Mansur kemudian terlibat kedalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang merupakan federasi dari organisasi-organisasi politik Indonesia. KH. Mas Mansur juga menjadi salah satu tokoh kunci berdirinya MIAI (Majelis Islam ‘ala Indonesia) dua tahun sebelumnya yakni pada September 1937 di Surabaya. Bahkan pada tahun 1941 ketika GAPI dan MIAI bersepakat untuk mendirikan Majelis Rakyat Indonesia (MRI), 80 persen suara dalam konferensi memilih KH. Mas Mansur untuk memimpin MRI tetapi beliau keberatan karena lebih memilih untuk tetap menjadi ketua HB (Hoofbestur) Muhammadiyah.

 

Pada era pendudukan jepang Ketika MIAI dibubarkan pada 24 Oktober 1942 lahirlah Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Pada struktur masyumi awal (era jepang), 6 dari 11 pengurus Masyumi adalah tokoh Muhammadiyah diantaranya Kembali ada nama KH. Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo dkk. KH. Mas Mansur setelah memilih mundur di masyumi jepang muncul Kembali dengan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) sebuah organisasi yang didirikan Jepang dan disitulah kita mengenal pimpinan Empat Serangkai yaitu Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan KH. Mas Mansur (Ketua HB Muhammadiyah).

 

Melihat peran Muhammadiyah yang sangat menonjol pada panngung politik nasional khususnya politik islam pada saat itu melalui keterlibatan tokoh-tokohnya, M.C. Ricklefs sampai menyebut bahwa “sedemikian jauh dapat dikatakan bahwa Sejarah islam modern di Indonesia sesudah 1925 adalah Sejarah Muhammadiyah”.

 

Puzzle Muhammadiyah dalam Proklamasi Kemerdekaan

 

Setelah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) resmi dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945, dari 76 anggota BPUPKI Sebagian besar diantaranya beragama islam (hanya sekitar 8 anggota yang bukan islam). Menurut Hajriyanto Y. Thohari yang bisa disebut perwakilan dari golongan islam hanya 15 orang, 4 diantaranya adalah tokoh Muhammadiyah belum termasuk Soekarno, soekiman wiryosandjoyo serta KH. Sanoesi yang setidaknya juga merupakan simpatisan Muhammadiyah.

 

Empat tokoh Muhammadiyah dalam BPUPKI yang dimaksud adalah KH. Mas Mansur, Ki bagus hadikusumo, KH. Abdul kahar muzakkir (ketiganya adalah pimpinan HB Muhammadiyah) dan Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito (Aisyiyah).

 

Singkatnya, sidang BPUPKI berjalan dimana diantaranya tercatat pidato Soekarno pada 1 Juni yang sangat monumental. Setelah itu dibentuklah panitia Sembilan (sebelumnya panitia delapan) dengan  Bung Karno sebagai ketua merangkap anggota. Satu lagi yang menjadi wakil Muhammadiyah disini adalah KH. Abdul Kahar Muzakkir. Panitia Sembilan inilah yang melahirkan Piagam Jakarta pada 22 juni 1945.

 

Dengan selesainya tugas dari BPUPKI maka dibentuklah kemudian PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang beranggotakan 27 orang. Yang bisa disebut wakil dari Muhammadiyah disini setidaknya ada empat orang yakni Soekarno sendiri, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo dan Teuku Muhammad Hasan (pimpinan lokal Muhammadiyah Aceh).

 

Peran krusial dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam PPKI ketika sidang pada tanggal 18 agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Disebutkan bahwa beberapa menit sebelum dimulainya sidang empat anggota PPKI terlibat perdiskusian yang sangat dramatis ketika membincangkan pencoretan tujuh anak kata dalam piagam Jakarta yang diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tiga diantara empat yang terlibat disitu adalah tokoh Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo (Ketua HB Muhammadiyah), Kasman Singodimedjo dan Teuku hasan. Hanya Bung Hatta yang bukan Muhammadiyah. Juga disebutkan bahwa Bung Karno ikut menyimak dan menyaksikan bagaimana bung hatta melobi para tokoh islam (yang semuanya adalah tokoh Muhammadiyah) agar merelakan penghapusan tujuh anak kata dalam piagam Jakarta itu. Kesepakatan dari diskusi beberapa menit itulah yang akhirnya membuat pembahasan disidang PPKI berjalan lancar.

 

Selanjutnya disidang PPKI itu Bung Hatta menyampaikan empat usul perubahan atas naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang merupakan turunan dari apa yang telah dibahas pada diskusi diatas sebelum sidang. Usul perubahan inipun diterima secara aklamasi. Jadilah Pancasila seperti apa yang kita kenal hari ini, itulah kenapa Hajriyanto Y. Thohari menyebut bahwa “Sejarah Pancasila adalah Sejarah Muhammadiyah!”.

 

Muhammadiyah dan Khittah Politiknya

 

Setelah kemerdekaan kiprah politik Muhammadiyah masih berlanjut dengan turut membidangi lahirnya Partai Islam Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Masyumi disini berbeda dengan Masyumi bentukan Jepang walaupun beberapa tokoh yang terlibat sama. Pada tanggal 8 November 1945 bertempat di Madrasah Mualimmin Muhammadiyah Yogyakarta partai islam Masyumi resmi didirikan dan menjadi payung sekaligus saluran politik ummat islam. Dari pemilihan lokasi pun sudah menunjukkan bahwa Muhammadiyah menjadi penentu kelahiran partai masyumi dan memang pada perkembangannya Muhammadiyah menjadi pendukung terbesar partai ini.

 

Dalam perjalanannya pimpinan partai islam Masyumi ini didominasi oleh Muhammadiyah apalagi setelah PSII keluar pada tahun 1947 serta NU yang juga keluar pada tahun 1952 dan memilih untuk menjadi partai poltik sendiri. Muhammadiyah tetap bertahan menjadi anggota istimewa Masyumi hingga September 1959. Dalam rentan waktu ini kritik yang berasal dari internal Muhammadiyah selalu ada, menjadi riak dan pembahasan disetiap forum resmi baik Tanwir maupun Muktamar sekaitan dengan peninjauan posisi Muhammadiyah sebagai anggota istimewa partai Masyumi. Muhammadiyah memutuskan untuk berpisah dengan Masyumi satu tahun sebelum keluarnya surat keputusan presiden Soekarno tentang pembubaran partai Masyumi pada 17 Agustus 1960. Sebulan setelahnya Masyumi kemudian membubarkan diri tepatnya pada September 1960 agar tidak dianggap sebagai partai terlarang.

 

Walaupun sudah bukan bagian dari partai terlarang tetapi Muhammadiyah harus menanggung tuduhan-tuduhan yang mengarah pada ancaman pembubaran. Situasi kebangsaan yang kompleks pada saat itu membuat Muhammadiyah dibawah kepemimpinan H.M. Junus Anis harus survive ditengah melesunya Gerakan Muhammadiyah apalagi pasca pembubaran Masyumi yang dampaknya ikut menyeret-nyeret Muhammadiyah.

 

Muktamar ke- 35 (setengah abad) di Jakarta tahun 1962 menjadi momentum titik balik (turning point) bagi pemulihan Gerakan Muhammadiyah setelah Presiden Soekarno memberikan pidato “makin lama makin cinta Muhammadiyah” yang akhirnya mengeliminasi semua tuduhan-tuduhan miring kepada Muhammadiyah karena dimomen itu Soekarno untuk pertama kalinya secara terbuka mendeklarasi diri sebagai kader Muhammadiyah. Situasi yang mencairkan sekaligus merekatkan Kembali hubungan antara pemerintah dan Muhammadiyah.

 

Pasca dibubarkannya partai Masyumi pada 1960 dan runtuhnya demokrasi terpimpin maka Muhammadiyah dan umat islam pada umumnya kehilangan saluran aspirasi politik formal. Upaya rehabilitasi masyumi menjadi salah satu agenda hasil putusan Tanwir 1966 di Bandung. Sikap ini semakin dikuatkan dengan putusan sidang Tanwir Ponorogo tahun 1969 yang menyebutkan bahwa “Partai politik sebagai salah satu alat perjuangan dan kegiatan dakwah muhammadiyah melalui saluran poltik” (Khittah Ponorogo).

 

Pilihan lain yang mewarnai dimika internal adalah opsi menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik atau Muhammadiyah mendirikan partai politik islam baru yang memiliki kesamaan ideologi dengan Masyumi. Dalam penelitian Ridho al-hamdi disebutkan bahwa presiden Soeharto menyarankan Muhammadiyah untuk menjadi partai politik daripada harus merehabilitasi Masyumi tetapi sejarah akhirnya berkata lain.

 

Bersama dengan beberapa organisasi islam yang tergabung dalam Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM) Muhammadiyah ikut menandatangani piagam pembentukan PARMUSI (Partai Muslimin Indonesia) sebagai partai politik islam baru. Peran Muhammadiyah dalam perkembangan Parmusi sangat dominan karena didukung oleh sikap-sikap organisasi. Ketua umum pertama partai inipun adalah tokoh Muhammadiyah yaitu Djarnawi Hadikusumo, untuk diketahui beliau adalah pencipta lagu mars Muhammadiyah (sang surya). Fungsionaris partaipun banyak melibatkan kader Muhammadiyah termasuk diataranya sekretaris umum partai, Lukman Harun.

 

Cawe-cawe politik yang dilakukan pemerintahan orde baru membuat Parmusi tidak berumur Panjang karena didera konflik internal dan dualisme kepemimpinan. Akibat Ketidakstabilan berkepanjangan inilah Muhammadiyah mengambil sikap poltik untuk memutus hubungan dengan Parmusi. Atas pilihan politik ini Muhammadiyah mengukuhkan sikapnya dalam Muktamar ke- 38 yang kita kenal dengan Khittah Ujung Pandang tahun 1971 bahwa Muhammadiyah tidak lagi mempunyai hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun. Dokumen Khittah Ujung Pandang 1971 akhirnya menjadi monument kesadaran institusional politik Muhammadiyah. Putusan ini semakin dipertegas oleh Khittah Surabaya pada Muktamar ke- 40 tahun 1978 dan disempurnakan kembali dengan lahirnya Khittah Denpasar hasil keputusan Tanwir tahun 2002 tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Pelajaran Sejarah inilah yang membuat Haedar Nashir yakin bahwa pengalaman politik Muhammadiyah di Masyumi dan Parmusi memberi Pelajaran berharga bahwa Muhammadiyah sejatinya memang tidak bisa bergandengan dengan kehidupan politik praktis.

 

Ada satu dinamika yang berbeda ketika Muhammadiyah dibawah kepemimpinan Amien Rais, seorang tokoh yang menjadi lokomotif utama dari gerakan Reformasi. Karakter personal Amien Rais yang merupakan cendekiawan politik membuat Muhammadiyah mampu memimpin arus utama (mainstream) panggung politik nasional dan ikut menumbangkan otoritarianisme orde baru bersama dengan komponen kebangsaan yang lain.

 

Pada periode ini Khittah Ujung Pandang seperti tidak mampu membendung dan menertibkan warga Muhammadiyah dalam aktivitas politik praktis. Akhirnya Muhammadiyah secara kelembagaan mulai melakukan upaya-upaya konseptual dalam mengawal proses reformasi melalui sidang Tanwir Semarang tahun 1998. Salah satu keputusan penting dari sidang Tanwir ini adalah mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik terutama dalam merespon situasi politik nasional termasuk keinginan Sebagian warga Muhammadiyah terhadap pendirian parpol sebagai wadah yang dapat menampung aspirasi politik mereka.

 

Inilah yang menjadi asbabun nuzul lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang kerap diasosiasikan sebagai partai Muhammadiyah karena dianggap lahir dari sidang Tanwir semarang 1998. Meski punya irisan historis, pendirian partai ini tidak ada hubungan ideologis dan organisatoris dengan Muhammadiyah karena murni sebagai ijtihad politik personal Amin Rais setelah PP Muhammadiyah memberikan keleluasaan kepada dirinya dalam mendirikan parpol sebagai pengawal gerbong reformasi secara total.

 

Itulah mengapa sebelum dekalarasi PAN, PP Muhammadiyah mengadakan rapat pleno Bersama ketua-ketua PWM se-Indonesia pada 22 Agustus 1998 untuk mengukuhkan pemberhentian Amien Rais sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah dan menetapkan Ahmad Syafi’I Ma’arif sebagai Ketua Pelaksana PP Muhammadiyah hingga Muktamar tahun 2000 di Jakarta.

 

Muhammadiyah dan Rill Politik

 

Kekalahan Amien Rais pada pemilihan presiden 2004 setelah Upaya-upaya dukungan maksimal telah kerahkan Muhammadiyah kepada “kader terbaiknya”. Beberapa putusan resmi temasuk Tanwir makassar 2003 yang mendukung sepenuhnya Langkah Amien Rais dalam Pemilihan Presiden pada pemilu 2004 walaupun sedikit kontroversial karena diaggap tabrakan dengan Khittah Ujung Pandang 1971 dan Khittah Denpasar 2002 namun semua pihak mengerti bahwa itu merupakan bentuk dukungan halus Muhammadiyah.

 

Pelajaran dari pertarungan demokrasi ini menunjukkan gambaran yang jelas bahwa Muhammadiyah belum terlatih dalam memainkan peran utama dipanggung politik praktis. Itulah mengapa Buya Syafi’I Ma’arif menegaskan bahwa Muhammadiyah memang tidak didesain untuk mengurus negara (politik praktis/ kekuasaan) tetapi tugasnya mengurus Masyarakat dan dakwah.

 

Dalam bacaan penulis kasus pilpres 2004 ini menjadi peristiwa hebat terakhir yang membuat persetegangan antara Muhammadiyah secara organisasi dan lapangan politik praktis. Setelahnya dalam kasus PMB (Partai Matahari Bangsa) penulis nilai sebagai kegagalpahaman murni dari oknum/ kelompok Angkatan Muda Muhammadiyah dalam menerjemahkan putusan Tanwir Mataram tahun 2004 karena dipicu oleh kekecewaan politik dan diburu oleh Hasrat kekuasaan semata sehingga tidak lagi memperhatikan nilai-nilai dasar persyarikatan untuk tidak menyeretnya dalam politik praktis.

 

Dari rentetan persinggungan Sejarah antara Muhammadiyah dan politik ini harusnya memberikan Pelajaran kepada kita untuk tidak gampang tergoda apalagi sampai membawa-bawa Muhammadiyah kepada pragmatisme politik rendahan. Muhammadiyah adalah organisasi yang sudah tammat dan tidak bisa diajari lagi soal politik kebangsaan. Muhammadiyah telah melalui ujian Sejarah dan tetap berdiri kokoh sebagai pilar utama keindonesiaan. Jejak Sejarah ini tidak akan pernah bisa terhapus bahwa Muhammadiyah adalah kepingan (puzzle) penting dari keutuhan dan kemajuan bangsa ini.

 

Politik yang diterjemahkan oleh Muhammadiyah adalah bentuknya yang paling riil, yakni membangun peradaban dengan menggiatkan dakwah, pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai jalan utama dalam upaya mewujudkan kehidupan yang berkeadilan menuju bangsa yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur (negara yang Makmur, Sejahtera, damai dalam naungan Ridha Allah Swt.)

 

Tulisan ini saya tutup dengan mengutip pesan Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Mari Bersama menjaga muruah persyarikatan!

 

“Pakailah Khittah dan Kepribadian Muhammadiyah dalam menghadapi situasi politik lima tahunan. Jangan membawa kehendak dan pandangan sendiri. Kalau tidak paham posisi organisasi dan situasi politik secara komprehensif, sebaiknya kader Muhammadiyah belajar seksama agar tidak gagal paham”.

 

Adrian Al-Fatih, Warga Sipil Muhammadiyah

Check Also

Prabowo Dan Prof. Dasco, Kalam Dan Kuasa Membangun Dunia Dengan Indonesia Digdaya

Oleh : Abdullah Amas (Direktur Eksekutif ATUM Institute) Tiap membahas geopolitik dan krisis global, Prabowo …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *