ATUM Institute : Cawapres Prof. Yusril Ihza Mahendra Dan HUT TNI

Begitu banyak pembelaan Prof. Yusril Ihza Mahendra terhadap tugas-tugas TNI yang bagus diangkat di momen HUT TNI kali ini. Misal kala Panglima TNI Gatot Nurmayanto dulu membongkar soal sebuah isu ketahanan negara, Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra tidak melihat adanya unsur politik dalam pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai pengadaan 5.000 senjata ilegal.

“Menurut saya enggak apa-apa sih. Karena dia (Gatot Nurmantyo) kan bicara untuk kepentingan negara, bukan sebaliknya. Yang soal senjata itu,” ujar Yusril saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

Yusril menegaskan, pada dasarnya seorang pejabat negara seperti Gatot mungkin saja berpolitik. Namun, tentu politik yang dimaksudkan bukanlah politik praktis perebutan kekuasaan, melainkan politik untuk meloloskan kebijakan negara.

“Kalau seorang Panglima TNI, kan dia bicara politiknya itu politik tentara dan politik tentara itu konstitusi. Beda dengan politikus di DPR. Karena kepentingan politik, dia bisa bicara begitu,” ujar Yusril.

Soal Tanah TNI misalkan kala itu di Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis lalu (15/9/2022) membahas berbagai permasalahan hukum yang dihadapi TNI, paling banyak dibahas soal tanah.

Secara faktual, TNI banyak menguasai tanah di berbagai daerah yang sebagian memang belum disertifikatkan, baik atas nama TNI maupun Kementerian Pertahanan.

 

Sebagian lagi, lahan-lahan tersebut justru diklaim dan diakui masyarakat. Bahkan tak sedikit pula dikuasai perusahaan swasta dan dijadikan pemukiman atau lahan kegiatan bisnis.

“Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan yang sudah inkracht mengalahkan TNI dalam sengketa tanah berhadapan dengan warga. Namun eksekusi atas putusan tersebut dalam praktik tidak dapat dilaksanakan,” kata Yusril dalam keterangannya, Sabtu (17/9).

Dalam pertemuan tersebut, Yusril menyarankan TNI menginventarisasikan lahan milik TN dan menganalisis satu demi satu satu keabsahan kepemilikan lahan-lahan tersebut.

Dengan inventarisasi, bisa dibuatkan pemetaan terkait lahan bermasalah dan lahan yang tidak bermasalah. Untuk lahan bermasalah, kata Yusril, bisa dilakukan upaya penyelesaian, baik melalui mediasi maupun menempuh langkah hukum.

“TNI adalah bagian dari rakyat. Karena itu, penyelesaian masalah pertanahan dengan rakyat harus mengedepankan prinsip musyawarah-mufakat sebelum menempuh langkah hukum,” sambung pakar hukum tata negara ini.

Dukungan Keluarga Dari TNI

Meski TNI tak punya hak pilih. Tentu menarik jika keluarga dari TNI baik istri, anak, orang tua dan keluarga sekitar TNI memberi dukungan bagi Prof. Yusril Ihza Mahendra berjuang di Pilpres 2024.

Cawapres yang mendukung Tugas-Tugas TNI dengan rekam jejak nyata adalah Cawapres yang paling cinta pada tanah air karena selalu bersama TNI. Dimana TNI ada di garda paling depan pertahanan negara.

Check Also

KAUP Berqurban, ATUM Institute Ungkap Makna 3 Sila Dari Pancasila Atas Hakikat Berkurban

KAUP yang merupakan wadah Alumni Universitas Pancasila menyelenggarakan Acara Berkurban   KAUP seperti diketahui dipimpin …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *