JAM-HMI Minta Oknum Gerakan Mahasiswa Berhenti Cari Uang Kost Mewah Dengan Sebarkan Hoax Dan Fitnah, OKP Lain Juga Turut Bicara

Jaringan Alumni Muda Himpunan Mahasiswa Islam (JAM-HMI) meminta agar oknum gerakan Mahasiswa tidak mencari cara buat bayar uang kost mewah dengan menebar kampanye hitam di Pilpres 2024.

“Biarkan rakyat memilih, jangan karena kebutuhan uang kost mewah dan jajan di kafe mahal kemudian mau dibayar buat sebarin selebaran gelap kampanye fitnah, itu pertanggung jawaban dunia dan akhiratnya besar”tegas Amas, Ketua Jaringan Alumni Muda HMI sekaligus Direktur Eksekutif ATUM Institute

Amas menduga ada capres tertentu yang memakai oknum gerakan mahasiswa sebagai tameng karena kalau aparat bergerak menangkap oknum mahasiswa tersebut, maka akan dicap memangkas demokrasi dan seterusnya.

“Padahal sebaiknya aparat usut saja walaupun itu Mahasiswa, masyarakat tak butuh oknum mahasiswa penebar fitnah, mereka orang-orang yang luar biasa biadab dan jadi penyakit”tegas Amas

Ketua Umum PC PMII Bangkalan Samsul Hadi mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan aksi sekelompok mahasiswa di Lamongan tersebut.

Menurutnya, mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang terdidik, seharusnya bisa memberikan kontribusi positif di tengah memanasnya politik nasional jelang pemilu 2024.

“Saya menyatakan kekecewaan serta menyayangkan atas terjadinya kampanye hitam di Lamongan. Mahasiswa harusnya bisa menghadirkan hal-hal positif bagi masyarakat”, ujar Samsul Hadi, Jumat (12/1/2024) dinihari.

Menurut Samsul Hadi, black campaign di Lamongan juga merupakan musibah bagi kalangan mahasiswa yang tidak seharusnya mereka lakukan.

“Ini merupakan musibah rerlepas dari upaya dukung mendukung saat momentum menjelang perhelatan Pemilu 2024, mahasiswa seharusnya bisa menyampaikannya dengan lebih positif yakni dengan memberikan ide dan gagasan bukan dengan cara black campaign”, tegasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan Maskur dengan mengajak segenap komponen masyarakat khususnya mahasiswa, agar bisa memberikan edukasi yang positif dalam menyambut momentum Pemilu 2024.

“Saya mengajak serta menghimbau masyarakat kabupaten Bangkalan khususnya kaum muda dan mahasiswa yang merupakan kelompok terdidik dan intelektual, agar turut memberikan edukasi dalam perjalanan proses demokrasi 2024 ini”, ajaknya.

Menurutnya, adalah sebuah ironi jika black campaign malah dilakukan di lingkungan kampus sebagaimana yang terjadi di Lamongan.

“Itu justru tidak memberikan narasi yang baik serta tidak mendidik dalam proses perjalanan demokrasi itu sendiri,” tuturnya.

Ia pun berharap black campaign yang terjadi di salah satu kampus di Lamongan tidak terjadi di Bangkalan.

“Kalangan muda dan mahasiswa yang notabene adalah pemilik suara terbanyak, harus ikut berperan aktif memberikan edukasi yang baik termasuk tidak memberikan narasi yang bisa memecah belah persatu dan kesatuan bangsa”, pungkasnya.

HMI Mojokerto Turut Mengecam

Aksi sekelompok mahasiswa melakukan upaya dugaan kampanye hitam atau black campaign terkait Pemilihan Preside (Pilpres) tahun 2024 di salah satu kampus Universitas di Lamongan, viral. Aksi tersebut menuai respon dari sejumlah pihak, salah satunya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mojokerto.

Ketua Umum HMI Cabang Mojokerto, Tsabit Imahdi Haqiqi mengecam aksi sekelompok mahasiswa di Lamongan yang menyebarkan selebaran bertuliskan tolak pelanggar HAM dan politik dinasti. Black campaign yang dilakukan sekelompok mahasiswa di Lamongan menjadikan catatan yang buruk sejarah demokrasi Indonesia.

“Mahasiswa dan pemuda seharusnya mengawal laju demokrasi yang damai dalam Pilpres dan Pileg, 14 Februari 2024 mendatang, agent of change, sosial kontrol dan aksi di Lamongan tentu sangat disayangkan karena malah menjadi contoh yang tidak baik. Namun aksi tersebut juga tidak mencerminkan sebuah tindakan yang bijak,” ungkapnya, Jum’at (12/01/2024).

Tsabit mengajak kepada pemuda, mahasiswa dan juga golongan lain khususnya di Mojokerto yang lain untuk bisa menjaga kondusifitas, keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tahun politik. Sehingga proses demokrasi lima tahunan di Mojokerto bisa berjalan kondusif, aman, guyub dan lancar.

Check Also

Dua S Terkait Seringnya Konsolidasi Komandan Dasco Di Banten

Oleh : Abdullah Amas (Direktur Eksekutif ATUM Institute)   Menghadiri Koordinasi Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *